Lompat ke isi utama

Berita

DHS Seri 3: Perkuat Akar Organisasi, Bawaslu Kota Mojokerto Pertajam Strategi Kelembagaan

Bawaslu Kota Mojokerto Pertajam Strategi Kelembagaan

Bawaslu Kota Mojokerto Pertajam Strategi Kelembagaan

Konsistensi dalam meningkatkan kualitas pengawasan kembali ditunjukkan oleh Bawaslu Kota Mojokerto. Pada Selasa (14/04/2026), jajaran Bawaslu Kota Mojokerto ini hadir secara virtual dalam gelaran bergengsi Diskusi Hukum Selasa (DHS) Seri #3 yang diinisiasi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Mengusung tema besar "Organisasi dan/atau Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum", diskusi ini menjadi kawah candradimuka bagi para pengawas untuk membedah anatomi organisasi demi mewujudkan Pemilu yang lebih berintegritas. Sebelum diskusi inti dimulai, suasana sempat menghangat dengan pemaparan progres dari 19 Bawaslu Kabupaten/Kota terkait hasil konsolidasi demokrasi periode Februari hingga Maret 2026. Hal ini menunjukkan bahwa gerak pengawasan di Jawa Timur terus berdenyut kencang meski di luar tahapan krusial.

Bawaslu Kota Mojokerto sendiri hadir dengan formasi lengkap yang dipimpin oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H), Ilham Bagus P, didampingi Kasubag Hukum serta jajaran staf teknis.

Dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Jatim, A. Warits, dan dibekali pengantar dari Dewita Hayu Shinta, diskusi ini menghadirkan tiga pendekar hukum dari Kediri, Jember, dan Lamongan. Para narasumber sepakat bahwa kuatnya pengawasan pemilu sangat bergantung pada "kesehatan" struktur organisasinya.

Beberapa poin krusial yang dibahas antara lain:
- Penataan Struktur: Memastikan struktur organisasi dari pusat hingga daerah bekerja secara efektif dan tidak tumpang tindih.
- Sinergi Antar-Level: Memperkuat koordinasi horizontal dan vertikal agar kebijakan pengawasan tidak terputus di tengah jalan.
- Kapasitas SDM: Mengubah tantangan lapangan menjadi strategi pengawasan yang solutif.

Bagi Bawaslu Kota Mojokerto, DHS Seri #3 bukan sekadar forum mendengarkan materi. Ilham Bagus P menekankan bahwa penguatan kelembagaan adalah fondasi utama sebelum terjun ke masyarakat.

"Untuk mengawasi demokrasi dengan baik, rumah kita sendiri (lembaga) harus kokoh secara aturan dan struktur. Materi hari ini menjadi bekal berharga bagi kami di Kota Mojokerto untuk terus bersinergi dan meningkatkan kualitas pengawasan", pungkas Ilham.

Melalui forum pembelajaran hukum yang konstruktif ini, Bawaslu Kota Mojokerto optimis dapat menghadapi tantangan pengawasan ke depan dengan organisasi yang lebih solid, lincah, dan profesional.

Editor : Guntur

Penulis : Nur

Fotografer : Rofiq