Bawaslu Jatim Bedah Kinerja Lembaga di Kota Mojokerto

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mojokerto menerima kunjungan penting dalam rangka Supervisi dan Monitoring (Supermon) dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Selasa (14/04/2026). Bertempat di Sekretariat Bawaslu Kota Mojokerto, kegiatan ini menjadi ajang evaluasi mendalam untuk memastikan roda organisasi bergerak sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi.

Tim supervisi yang dipimpin langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Rusmi Fahrizal Rustam, melakukan "bedah" performa pada sepuluh alat kerja utama. Cakupannya sangat luas, mulai dari aspek administratif seperti pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) hingga aspek substansi pengawasan.

Evaluasi ini menyisir berbagai lini, antara lain:
- Aspek Teknis: Pencegahan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa.
- Aspek Hukum & Data: Tata kelola hukum serta akurasi Data Informasi (Datin).
- Manajemen Lembaga: Kehumasan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Umum.
- Fokus Khusus: Kinerja Kelompok Kerja (Pokja) Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS).

Ketua Bawaslu Kota Mojokerto, Dian Pratmawati, menyambut hangat kedatangan tim provinsi. Baginya, supervisi ini adalah "vitamin" bagi organisasi untuk terus tumbuh meski di tengah tantangan efisiensi.

"Terima kasih kepada Bawaslu Jatim atas perhatian dan evaluasi langsung ini. Insya Allah, seluruh divisi telah bersiap. Setiap catatan dan masukan yang diberikan akan segera kami tindak lanjuti sebagai modal utama meningkatkan performa ke depan," tegas Dian dengan optimis.

Sementara itu, Rusmi Fahrizal Rustam memberikan apresiasi atas kesigapan Bawaslu Kota Mojokerto dalam menyajikan data dan kesiapan dokumen. Ia menekankan bahwa tujuan utama Supermon ini adalah sinkronisasi persepsi agar tidak terjadi ketimpangan kebijakan antara level provinsi dan kabupaten/kota.

Melalui koordinasi yang semakin erat ini, Bawaslu Kota Mojokerto diharapkan mampu menciptakan tata kelola lembaga yang lebih akuntabel dan memberikan hasil pengawasan pemilu yang maksimal bagi masyarakat.