“Cangkrukan Demokrasi: Bawaslu Perkuat Akses Informasi Pemilu yang Inklusif bagi Disabilitas dan Kelompok Rentan”

Mojokerto, Senin (26/10/2026) – Bawaslu Provinsi Jawa Timur menggelar Diskusi Humas dan Data Informasi (Datin) bertajuk “Cangkrukan Demokrasi: Mewujudkan Keterbukaan Data dan Informasi Pemilu yang Inklusif bagi Disabilitas dan Kelompok Rentan” pada Senin (26/10/2026), pukul 10.00 WIB, melalui kanal Zoom.

Kegiatan ini menjadi ruang diskusi untuk memperkuat keterbukaan data dan informasi kepemiluan yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengawasan pemilu yang transparan, partisipatif, dan inklusif.

Pengantar diskusi disampaikan oleh Anggota Bawaslu Jawa Timur, Rusmifarizal Rustam., dengan keynote speaker Anggota Bawaslu RI, Dr. H. Puadi, S.Pd., MM. Materi utama disampaikan oleh Moh. Sitoh Anang, Tenaga Ahli Divisi Penanganan Pelanggaran dan Informasi Bawaslu RI. Diskusi juga menghadirkan penanggap, yakni M. Hasbi Ash Shiddiqy, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kota Malang, serta Farid Wadjdi, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Informasi Bawaslu Kabupaten Trenggalek.

Adapun jalannya diskusi dimoderatori oleh Dian Pratmawati, Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Data Informasi Bawaslu Kota Mojokerto.

Melalui forum ini, keterbukaan data dan informasi pemilu menjadi perhatian bersama, khususnya dalam memastikan bahwa informasi kepemiluan tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat dengan beragam kebutuhan. Penyediaan informasi yang inklusif diharapkan mampu memperluas ruang partisipasi publik serta memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan untuk terlibat dalam proses demokrasi.

Diskusi Cangkrukan Demokrasi ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat peran kehumasan dan pengelolaan data informasi Bawaslu dalam membangun komunikasi publik yang terbuka, responsif, dan berorientasi pada pemenuhan hak informasi masyarakat.

“Dengan keterbukaan informasi yang semakin inklusif, Bawaslu diharapkan dapat terus mendorong terwujudnya demokrasi yang berintegritas, berkeadilan, dan memberikan ruang partisipasi bagi seluruh warga Negara”.