Bawaslu Kota Mojokerto Perkuat Reformasi Birokrasi untuk Wujudkan Kelembagaan Berintegritas

Mojokerto, Rabu (21/10/2026) – Bawaslu Kota Mojokerto terus memperkuat implementasi reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, profesional, dan berintegritas. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Bawaslu Kota Mojokerto ini dihadiri Ketua Bawaslu Kota Mojokerto Dian Pratmawati selaku narasumber, Humas Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mojokerto F. Eko Sismayanto, serta seluruh jajaran Sekretariat Bawaslu Kota Mojokerto.

Pembahasan menitikberatkan pada delapan area perubahan reformasi birokrasi, meliputi manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penguatan organisasi, penataan tata laksana, manajemen sumber daya manusia (SDM), akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam paparannya, reformasi birokrasi ditekankan sebagai upaya memperbaiki sistem kerja, meningkatkan kompetensi pegawai, memperjelas prosedur, serta memperkuat pengawasan dan integritas. Setiap kegiatan perlu didukung target yang jelas, dokumentasi yang akurat, pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta evaluasi dan tindak lanjut yang terukur.

“Reformasi birokrasi bukan sekadar pemenuhan administrasi, tetapi upaya membangun tata kelola kelembagaan yang profesional, bersih, akuntabel, dan berintegritas. Diperlukan komitmen pimpinan serta keterlibatan seluruh jajaran agar perubahan benar-benar dirasakan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Dian.

Dian juga menegaskan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya diukur dari kelengkapan dokumen, tetapi juga dari perubahan nyata dan hasil kerja yang memberikan manfaat. Implementasinya perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui tahapan identifikasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, hingga tindak lanjut.

Selain penguatan tata kelola internal, kerja sama antara Bawaslu Kota Mojokerto dan Kemenag Kota Mojokerto melalui tema “Dari Moderasi Beragama Menuju Demokrasi yang Beradab” menjadi salah satu inovasi positif dalam pengembangan kelembagaan. Kolaborasi ini membuka ruang sinergi antara nilai-nilai moderasi beragama dan penguatan demokrasi yang menjunjung tinggi toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, serta sikap saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat.

Inovasi tersebut diharapkan dapat memperluas pendekatan penguatan kelembagaan, tidak hanya melalui pembenahan administrasi dan tata kerja, tetapi juga melalui pembangunan budaya organisasi yang berintegritas, inklusif, dan berorientasi pada nilai-nilai demokrasi.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Mojokerto diharapkan semakin konsisten melaksanakan reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas pemilu yang profesional dan terpercaya.