Sinergi Cegah Kekerasan Seksual, Bawaslu Kota Mojokerto Gandeng UPTD PPA

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mojokerto menegaskan komitmennya dalam menciptakan ruang kerja yang aman dan bebas dari segala bentuk pelecehan. Sebagai tindak lanjut nyata dari pembentukan Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Pokja PPKS) pada Desember lalu, Bawaslu Kota Mojokerto kini resmi menjalin sinergi strategis dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Mojokerto. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa Pokja PPKS Bawaslu memiliki standar penanganan yang mumpuni serta dukungan jaringan perlindungan yang luas.

Pencegahan sebagai Prioritas Utama
Ketua Bawaslu Kota Mojokerto, Dian Pratmawati, menyatakan bahwa sinergi ini adalah fondasi penting untuk menjaga integritas lembaga. Menurutnya, Bawaslu tidak hanya bertugas mengawasi jalannya demokrasi di lapangan, tetapi juga harus menjamin keamanan hak asasi manusia di internal lembaga.

"Kami tidak ingin Pokja PPKS ini hanya sekadar formalitas di atas kertas. Sinergi dengan UPTD PPA adalah langkah konkret kami untuk belajar dan membangun sistem perlindungan yang kuat. Bagi kami, mencegah terjadinya kekerasan seksual jauh lebih utama daripada sekadar menangani, karena hal ini berkaitan erat dengan harga diri dan kenyamanan jajaran pengawas dalam bertugas," tegas Dian Pratmawati.

Dalam koordinasi tersebut, pihak UPTD PPA memaparkan mekanisme perlindungan mereka yang berlandaskan pada UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Sebagai lembaga yang berada di bawah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), UPTD PPA memiliki ekosistem mitra lintas sektoral yang sangat solid. Jejaring tersebut melibatkan Unit PPA Kepolisian, LPPA Bina Anisa, RSUD, hingga tim psikolog klinis dan forensik. Kekuatan jaringan inilah yang nantinya akan mendukung Bawaslu jika terdapat aduan atau kebutuhan penanganan yang memerlukan tindakan spesialis.

Sebagai aksi nyata di lapangan, Bawaslu Kota Mojokerto dan UPTD PPA telah menyusun agenda kolaborasi dalam waktu dekat. Sebuah forum diskusi khusus akan digelar untuk membedah materi PPKS secara mendalam bagi seluruh staf dan jajaran pengawas pemilu.

Pertemuan ini melahirkan satu kesepakatan krusial yaitu kekerasan seksual adalah musuh bersama. Oleh karena itu, edukasi masif dan upaya pencegahan harus terus digelorakan agar tercipta lingkungan lembaga yang inklusif, aman, dan profesional dalam mengawal proses demokrasi di Kota Mojokerto