Visit Media ke PWI, Perkuat Sinergi Pengawasan dan Literasi Pemilu 2029

MOJOKERTO – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mojokerto melakukan kunjungan konsolidasi ke Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mojokerto, Rabu (30/9/2026). Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara Bawaslu dan insan pers dalam mengawal demokrasi serta mempersiapkan pengawasan menuju Pemilu 2029.

Konsolidasi membahas pengawasan pemilu, keterbukaan informasi, penyebaran informasi yang akurat, pencegahan disinformasi, serta perkembangan regulasi kepemiluan, termasuk persiapan menghadapi peluncuran Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu pada Maret 2027. Pemahaman bersama terhadap perkembangan regulasi dinilai penting agar informasi yang diterima masyarakat tetap tepat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Ketua Bawaslu Kota Mojokerto, Dian Pramawati, menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi penghalang dalam menjalankan fungsi pengawasan. Menurutnya, Bawaslu perlu memperkuat kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk media.

“Keterbatasan anggaran bukan menjadi alasan untuk mengurangi semangat pengawasan. Justru dengan keterbatasan yang ada, kita perlu memperkuat kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk teman-teman media,” ujar Dian.

Ia menambahkan, media memiliki posisi strategis dalam menyampaikan informasi kepemiluan kepada masyarakat. Pemberitaan yang akurat dan berimbang dapat menjadi bagian dari pendidikan politik sekaligus membantu masyarakat memahami regulasi, potensi pelanggaran, dan mekanisme pengawasan pemilu.

Anggota Bawaslu Kota Mojokerto, Ilham Bagus Priminanda, menggagas pembentukan wadah koordinasi antara Bawaslu dan awak media sebagai ruang komunikasi yang lebih intensif. Wadah tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman bersama sekaligus mendukung penyampaian informasi kepemiluan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami ingin membangun ruang komunikasi yang intens agar pemberitaan mengenai pemilu berjalan akurat, berimbang, dan mampu mengedukasi publik secara positif,” ujar Ilham.

Sinergi tersebut dapat dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi informasi terkait kegiatan, regulasi, hasil pengawasan, serta edukasi kepemiluan yang disampaikan melalui kanal resmi Bawaslu. Koordinasi ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kerja jurnalistik, tetapi memastikan informasi teknis kepemiluan dapat dipahami secara tepat oleh masyarakat. 

Ilham juga menambahkan saat ini terdapat pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang perlu diketahui oleh Masyarakat. Pemutakhiran ini dilaksanakan KPU 3 bulan sekali. 

“Jika melihat perkembangan data pemilih Pilkada 2024 kemarin hingga saat ini, ada penambahan sekitar 3000an pemilih. Hal ini juga perlu dikawal Bersama”, tambah Ilham.

Anggota Bawaslu Kota Mojokerto, Eri Setiawan juga menyampaikan agenda lain saat ini yaitu Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan KPU Kota Mojokerto mengenai hal tersebut.

“Bawaslu Kota Mojokerto juga melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan via SIPOL. Pengawasannya bisa tiap mingguan”, Ujar Eri.

Sementara itu, Ketua PWI Mojokerto Raya Aminuddin Ilham menyambut baik langkah Bawaslu Kota Mojokerto yang membuka ruang komunikasi dan kolaborasi dengan insan pers. Menurut Aminuddin, pers memiliki posisi penting dalam menyampaikan informasi yang edukatif kepada masyarakat. Karena itu, sinergi antara Bawaslu dan media perlu terus dibangun, terutama dalam memberikan pemahaman mengenai aturan pemilu serta mengajak masyarakat ikut mengawasi proses demokrasi.

“Pers tidak hanya memiliki fungsi menyampaikan informasi, tetapi juga dapat menjadi jembatan edukasi bagi masyarakat. Kami berharap sinergi dengan Bawaslu ini dapat terus diperkuat, sehingga masyarakat semakin memahami pentingnya pengawasan partisipatif dan bersama-sama mencegah potensi pelanggaran sejak dini,” kata Aminuddin.

Bawaslu dan PWI Mojokerto berkomitmen untuk terus membuka ruang komunikasi dan koordinasi dalam mengawal proses kepemiluan. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya informasi publik yang akurat, berimbang, dan edukatif, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.