Wujudkan Lingkungan Kerja Aman, Bawaslu Kota Mojokerto Ikuti Diskusi Kekerasan Seksual

Bawaslu Kota Mojokerto terus berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan inklusif. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf dalam kegiatan peningkatan kapasitas bertajuk “Memahami Kekerasan Seksual dari Kacamata Gender” yang digelar secara daring oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Selasa (5/5/2026). Kegiatan ini menjadi langkah nyata lembaga dalam memperkuat pemahaman mengenai isu gender, sekaligus sebagai bentuk mitigasi terhadap tantangan kekerasan seksual yang kerap muncul di lingkungan kerja profesional maupun dalam pelaksanaan tugas-tugas kepemiluan.

Ketua Bawaslu Kota Mojokerto, Dian Pratmawati, menegaskan bahwa pemahaman mengenai perspektif gender bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak bagi lembaga penyelenggara pemilu. Menurutnya, lingkungan kerja yang aman adalah fondasi utama integritas.

"Kami ingin memastikan bahwa Bawaslu Kota Mojokerto menjadi ruang yang aman bagi semua. Pengetahuan ini penting agar seluruh jajaran memiliki kepekaan untuk saling menjaga, menghargai, dan yang terpenting, berani bersuara jika melihat tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan etika kerja," ujar Dian Pratmawati.

Ia menambahkan bahwa integritas pengawasan pemilu dimulai dari integritas moral para personelnya di dalam kantor.

Hadir sebagai narasumber utama, Nunung Fitriana dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Sumenep, membedah secara mendalam bahwa kekerasan seksual memiliki spektrum yang luas. Ia menegaskan bahwa kekerasan tidak selalu identik dengan serangan fisik.

"Kekerasan seksual dapat hadir dalam bentuk verbal, non-verbal, hingga tindakan berbasis relasi kuasa yang seringkali tidak disadari oleh korban maupun pelaku," jelas Nunung dalam pemaparannya.

Nunung juga menekankan bahwa dengan membangun sensitivitas gender, setiap individu di dalam organisasi diharapkan mampu mengenali tanda-tanda awal kekerasan, berani mencegahnya, serta menciptakan ruang yang aman tanpa diskriminasi.

Peningkatan kapasitas ini menjadi bekal penting bagi jajaran Bawaslu Kota Mojokerto. Mengingat tugas pengawasan pemilu melibatkan interaksi sosial yang tinggi di lapangan, pemahaman terhadap perspektif gender sangat krusial untuk memastikan setiap personel menjalankan tugas dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dengan penguatan kapasitas ini, Bawaslu Kota Mojokerto berharap dapat memperkuat budaya organisasi yang saling menghargai, bebas dari pelecehan, serta menjadi lembaga yang responsif terhadap isu-isu gender di tengah masyarakat.