Petakan Daerah Rawan Pelanggaran, Bawaslu Launching Indeks Kerawanan Pemilu
|
Jakarta, Bawaslu Kota Mojokerto – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024. Indeks Kerawanan Pemilu berfungsi untuk memetakan daerah yang berpotensi muncul pelanggaran dalam pemilu 2024.
Grand launching Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) digelar di Redtop Hotel & Convention Center, Pecenongan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (16/12/2022). Launching IKP 2024 Dihadiri oleh seluruh jajaran Bawaslu baik ditingkat Pusat maupun daerah. Turut Hadir dalam Launching IKP Koordinator Divisi Hukum,Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kota Mojokerto, Dian Pratmawati beserta Staf.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja,S.H.,LL.M mengatakan Indek Kerawanan Pemilu merupakan peringatan awal “warning system” yang disusun untuk mencegah kerawanan pada pemilu 2024.
"IKP ini adalah program turunan dari 2008-2012, dikembangkan 2012-2017, 2017-2022 dan sampai saat ini jadi program prioritas kami 2024, sehingga diharapkan ini menjadi perhatian kita semua," kata Bagja dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Bagja mengimbau penyelenggara pemilu dan peserta pemilu harus saling berkoordinasi. Hal itu, agar tercipta demokrasi yang gembira dan lancar.
"Yang paling utama saat ini adalah pencegahan, dan yang paling utama kita harapkan demokrasi kita, ajang demokrasi kita adalah ajang demokrasi yang kompetitif tinggi, tapi tetap dalam suasana gembira dan juga suasana kerangka Republik Indonesia," katanya.
Sementara itu, Kordiv. Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Lolly Suhenty, S.Sos.I., M.H. menjelaskan, agar diketahui bersama bahwa kerawanan Pemilu merupakan hal yang dapat menghambat Pemilu yang demokratis.
Dirinya juga mengungkapkan, Tujuan penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) adalah untuk memetakan kerawanan, melakukan proyeksi dan deteksi dini serta menjadi basis dalam menyusun program pengawasan Pemilu.
“Secara kontruksi bahwa IKP menjadi penyederhanaan yakni terdiri dari Empat Dimensi yang kemudian terbentuk dua belas sub dimensi dan enam puluh satu Indikator” ungkap Lolly.
“empat subdimensi tersebut meliputi konteks sosial politik, penyelenggaran pemilu, kontestasi dan partisipasi” imbuhnya.
Dari data yang disampaikan terdapat 5 Provinsi dengan tingkat IKP rawan tinggi, 21 Provinsi dengan tingkat IKP sedang dan 8 Provinsi dengan tingkat rawan rendah. 5 Provinsi dengan tingkat IKP rawan tinggi meliputi DKI Jakarta (Skor IKP 88,9), Sulawesi Utara (87,48), Maluku Utara (84,86), Jawa barat (77,04) dan Kalimantan Timur (77,04).
“Bahwa yang namanya Rawan Tinggi, Rawan Rendah dan Rawan Sedang harus menjadi perhatian agar tidak terjadi semua” ucap lolly menegaskan.
Pengaruh Kerawanan dan Isu Strategis dalam IKP, bahwa Penyelenggaraan Pemilu menjadi yang paling tinggi pada dimensi IKP baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
“Kita perlu memberikan perhatian ekstra khususnya dalam hal polemik Penyelenggaraan pemilu dalam rangka menjaga kemandirian dan integritas pada bagian penyelenggara Pemilu,” pungkasnya.
Sebagai tambahan Informasi, Provinsi Jawa Timur masuk dalam tingkat IKP rawan rendah dengan skor IKP (14.74).
