Lompat ke isi utama

Berita

Kick Off Penguatan Kelembagaan: Totok Apresiasi Langkah Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Kick Off Penguatan Kelembagaan: Totok Apresiasi Langkah Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Totok Hariyono membuka acara kick off Penguatan Kelembagaan olah Bawaslu Provinsi Jawa Timur 

Bawaslu Provinsi Jawa Timur menggelar Kick Off Penguatan Kelembagaan dengan tema “Meneguhkan Eksistensi, Membangun Sinergi Menuju Pemilu Berkeadilan dan Berkeadaban”, Selasa (19/08/2025). Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran pengawas Pemilu sekaligus meneguhkan komitmen dalam menjaga demokrasi.

Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono, mengapresiasi langkah Jawa Timur yang berani melakukan uji coba delapan aspek transparansi sebagai persiapan menuju Pemilu 2029. "Ada keberanian di Jawa Timur dengan uji coba delapan transparansi. Ini langkah nyata perbaikan dan semoga bisa menjadi role model bagi daerah lain", ujarnya.

Totok menegaskan, keberhasilan Pemilu bukan hanya milik salah satu peserta, melainkan harus menjadi keberhasilan bersama. Ia juga mengingatkan bahwa keberadaan penyelenggara Pemilu adalah hasil dari reformasi sebagai upaya perbaikan demokrasi. "Apa yang ada sekarang merupakan upaya maksimal di masa lalu. Tugas kita adalah menjaga eksistensi demokrasi agar lebih baik ke depan", tegasnya.

Kick Off Penguatan Kelembagaan

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, A. Warits, menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan refleksi sekaligus pengingat makna kemerdekaan. "Kemerdekaan adalah jembatan emas. Kita yang berada di ujung jembatan itu harus memastikan kemerdekaan terwujud dalam keseharian, salah satunya dengan memastikan Pemilu bebas dari politik uang,” tutur Warits.

Warits juga menjelaskan delapan bidang strategis penguatan kelembagaan yang diujicobakan di sejumlah daerah, antara lain:

  • Akuntabilitas keuangan (Kota Blitar)

  • Pelayanan informasi hukum dan PPID (Kabupaten Probolinggo)

  • Hubungan dan eksistensi kelembagaan (Ngawi)

  • Pengolahan data (Kabupaten Malang)

  • Literasi demokrasi (Kabupaten Tulungagung)

  • Manajemen kelembagaan dan Penataan tata kelola internal (Bangkalan)

  • Modernisasi birokrasi internal (Kota Mojokerto)

  • Peningkatan kinerja kelembagaan (Kota Malang)

"Penguatan kelembagaan bukan hanya program kerja, tapi ikhtiar berkelanjutan. Di akhir sesi nanti kita renungkan bersama, apakah program yang kita konsep sudah berjalan atau masih jalan di tempat", ungkap Warits.

Ia juga berharap dukungan dan kontrol publik, termasuk dari mitra kerja Bawaslu, agar program penguatan kelembagaan benar-benar terlaksana secara optimal. Sementara itu Bawaslu Kota Mojokerto yang hadir dalam kegiatan tersebut akan mempersiapkan secara maksimal mengenai pilot project yang telah menjadi amanah Bawaslu Jatim.