Gandeng Kampus Mayjend Sungkono: Siapkan Wakil untuk Ajang Debat Hukum Pemilu Nasional

Dalam rangka mempersiapkan generasi muda yang kritis dan melek hukum Pemilu, Bawaslu Kota Mojokerto melakukan koordinasi intensif dengan Kampus Mayjend Sungkono. Kunjungan ini bertujuan untuk mematangkan kesiapan calon peserta dari Kota Mojokerto dalam ajang bergengsi Debat Penegakan Hukum Pemilu Antar Perguruan Tinggi Se-Indonesia ke-5 Tahun 2025. (07/10/2025)

Kegiatan koordinasi ini dipimpin langsung oleh Anggota Bawaslu Kota Mojokerto, Eri Setiawan, didampingi oleh Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Mojokerto, Fauziah Roikhatul Jannah, serta tim sekretariat. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas berbagai persiapan teknis yang harus dipenuhi oleh calon peserta debat, mulai dari penyusunan artikel ilmiah, pembuatan video, hingga administrasi pendaftaran.

“Kami datang untuk memastikan kesiapan peserta, termasuk pemenuhan semua persyaratan seperti artikel dan video. Harapannya, delegasi dari Mojokerto bisa tampil maksimal", ujar Eri.

Plt. Kepala Sekretariat, Fauziah Roikhatul Jannah, menyampaikan optimisme bahwa peserta dari Mojokerto memiliki potensi besar untuk bersaing di tingkat nasional. Ia berharap perwakilan dari kota ini tidak hanya lolos seleksi awal, tetapi juga mampu meraih prestasi tertinggi dalam kompetisi debat tahunan tersebut.

“Kami berharap Mojokerto bisa lolos seleksi awal dan melaju hingga menjadi juara pertama. Ini bukan hanya soal kompetisi, tapi juga menunjukkan bahwa mahasiswa Kota Mojokerto siap menjadi bagian dari penegak demokrasi yang berkualitas", ujar Fauziah penuh semangat.

Debat Penegakan Hukum Pemilu antar Perguruan Tinggi ini merupakan program nasional Bawaslu yang dirancang untuk meningkatkan literasi dan partisipasi politik di kalangan mahasiswa. Melalui ajang ini, Bawaslu mendorong kampus sebagai ruang strategis pendidikan politik dan demokrasi yang sehat. Dengan dukungan penuh dari Bawaslu Kota Mojokerto, diharapkan para calon peserta dari Kampus Mayjend Sungkono tidak hanya siap secara teknis, tapi juga mampu menyuarakan gagasan kritis yang mendorong Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.