Cangkrukan Demokrasi Seri ke-6: Bawaslu Kota Mojokerto Perkuat Peran Humas
|
Demi memperkuat strategi komunikasi publik dan pengelolaan informasi, Bawaslu Kota Mojokerto turut ambil bagian dalam kegiatan Diskusi Humas dan Datin “Cangkrukan Demokrasi” Seri ke-6 yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Selasa, 22 Juli 2025 secara daring. Kegiatan ini menjadi forum penting untuk menyinergikan peran kehumasan dan pengelolaan data informasi dalam mendukung tugas pengawasan pemilu dan pemilihan. Diskusi dibuka oleh Rusmifahrizal Rustam, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, yang menekankan bahwa humas merupakan corong lembaga sekaligus elemen strategis dalam membangun eksistensi lembaga di tengah masyarakat, terutama di era digital saat ini.
“Humas merupakan pendobrak eksistensi. Di era digital, kerja kehumasan tak bisa hanya bergantung pada website. Media sosial harus dimaksimalkan sebagai ruang interaksi aktif dengan publik, sekaligus menjadi sarana meningkatkan kinerja dan citra lembaga secara menyeluruh,” tegas Rusmi.
Materi utama dalam diskusi ini difokuskan pada dua aspek penting, yaitu strategi kehumasan digital dan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sesi materi pertama disampaikan oleh Miftachul Asror, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Kabupaten Ponorogo. Ia membahas pentingnya branding publikasi lembaga sebagai sarana membangun kepercayaan publik, meningkatkan transparansi dan kredibilitas, mendorong partisipasi masyarakat, serta sebagai upaya pencegahan pelanggaran sejak dini.
Materi kedua dibawakan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo, Yonki Hendriyanto. Ia memaparkan strategi peningkatan pengikut media sosial Bawaslu, yang menurutnya tidak hanya berfokus pada jumlah, tetapi pada kualitas keterlibatan publik dan edukasi. Strategi tersebut antara lain: memahami karakter audiens, menampilkan wajah lembaga yang humanis, memanfaatkan tren secara etis, kolaborasi dengan figur lokal, dan menjaga konsistensi konten.
Selanjutnya, Agisma Dyah Fastari dari Bawaslu Kabupaten Sidoarjo membagikan strategi membangun hubungan efektif dengan media massa. Ia menyarankan beberapa langkah seperti menjalin jejaring dengan media lokal, melakukan media visit atau gathering, serta menjalin kolaborasi seperti talkshow atau siniar bersama media.
Materi terakhir disampaikan oleh Purnidi Sutrisno, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Sampang. Ia menyampaikan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas PPID pasca Pemilu dan Pilkada 2024. Beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain minimnya edukasi kepada masyarakat, rendahnya permintaan informasi publik, keterbatasan SDM yang merangkap tugas, serta belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung.
Kegiatan ditutup oleh Kepala Bagian Hukum, Humas, dan Datin Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Riche Rahmawaty Sumaka, yang menyampaikan bahwa forum Cangkrukan Demokrasi berikutnya akan kembali digelar pada 5 Agustus 2025 mendatang sebagai lanjutan konsolidasi dan penguatan kehumasan serta layanan informasi publik di lingkungan Bawaslu se-Jawa Timur.
Dengan mengikuti Cangkrukan Demokrasi ini, Bawaslu Kota Mojokerto menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi publik, tidak hanya sebagai tugas pelengkap, tetapi sebagai strategi pengawasan partisipatif yang efektif dalam menyongsong pemilu dan pemilihan serentak yang akan datang.
