Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Kota Mojokerto Perkuat Perlindungan Korban Kekerasan Seksual melalui Sinergi Pokja PPKS dan UPTD PPA

Bawaslu Kota Mojokerto Perkuat Perlindungan Korban Kekerasan Seksual melalui Sinergi Pokja PPKS dan UPTD PPA

MOJOKERTO – Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual bukan sekadar tanggung jawab administratif, melainkan komitmen kelembagaan untuk memastikan setiap korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan akses terhadap keadilan. Komitmen tersebut menjadi perhatian Bawaslu Kota Mojokerto melalui kegiatan bertajuk “PPKS Bukan Sekadar Pokja, Tapi Garis Depan Perlindungan Korban: Sinergi Bawaslu dan UPTD PPA Kota Mojokerto”, yang diselenggarakan pada Kamis (19/11/2026) di Kantor Bawaslu Kota Mojokerto.

Kegiatan ini menghadirkan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur sekaligus Ketua Pokja PPKS Bawaslu Jawa Timur, Eka Rahmawati, S.Sos., M.M., sebagai keynote speaker. Ketua Bawaslu Kota Mojokerto sekaligus Ketua Pokja PPKS Bawaslu Kota Mojokerto, Dian Pratmawati, S.Pd., memberikan pembuka acara. Sementara itu, materi utama disampaikan oleh Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Mojokerto, Ellyne Rizky, S.Psi., Psikolog.

Dalam pembukaannya, Dian Pratmawati menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman, kapasitas, dan komitmen seluruh jajaran Bawaslu Kota Mojokerto terhadap pencegahan serta penanganan kekerasan seksual di lingkungan kelembagaan.

Menurutnya, keberadaan Pokja PPKS tidak semestinya hanya dipandang sebagai pemenuhan struktur organisasi atau kewajiban administratif, tetapi harus diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang nyata. Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Mojokerto ingin membangun pemahaman bersama mengenai mekanisme pencegahan, penerimaan pengaduan, perlindungan korban, serta pentingnya koordinasi dengan lembaga yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam penanganan kasus.

Dian juga menekankan pentingnya membangun lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Penguatan kelembagaan melalui Pokja PPKS diharapkan dapat mendorong terciptanya budaya kerja yang saling menghormati, menjunjung tinggi martabat manusia, serta memberikan keberpihakan terhadap perlindungan korban.

Sementara itu, dalam keynote speech-nya, Eka Rahmawati menyoroti perhatian Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap isu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kelembagaan pengawas pemilu. Ia menyampaikan bahwa Jawa Timur, dalam hal ini Bawaslu Provinsi Jawa Timur, menjadi provinsi yang paling concern terhadap isu dan penguatan Pokja PPKS.

Perhatian tersebut menunjukkan pentingnya menempatkan perlindungan perempuan dan pencegahan kekerasan seksual sebagai bagian dari tanggung jawab kelembagaan Bawaslu. Menurut Eka, keberadaan Pokja PPKS harus memiliki makna dan fungsi yang nyata, bukan hanya sebatas nama, struktur, maupun dokumen administratif. Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui langkah pencegahan, penguatan pemahaman, serta mekanisme penanganan dan perlindungan yang berpihak kepada korban.

Pada sesi pemaparan materi, Ellyne Rizky menjelaskan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk lingkungan kepemiluan. Dalam situasi tersebut, korban kerap menghadapi hambatan untuk melapor karena rasa takut, malu, maupun ketidaktahuan mengenai mekanisme pengaduan dan tempat memperoleh bantuan.

Ellyne juga menjelaskan bahwa UPTD PPA merupakan unit layanan perlindungan perempuan dan anak yang memberikan pelayanan secara gratis, rahasia, dan berpihak kepada korban. Terdapat enam bentuk layanan yang dapat diakses, yakni pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara atau rumah aman, pendampingan korban melalui layanan psikologis, hukum dan medikolegal, serta layanan kesehatan dan pendampingan sesuai kebutuhan korban.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Pokja PPKS Bawaslu tidak bertugas menangani seluruh persoalan korban secara mandiri. Peran Pokja adalah menerima informasi awal, mendengarkan, dan menerima pengaduan, kemudian melakukan rujukan kepada UPTD PPA atau pihak berwenang untuk penanganan lebih lanjut. Melalui mekanisme tersebut, korban dapat memperoleh pendampingan psikologis dan hukum, akses layanan kesehatan, serta perlindungan dan pemulihan.

Salah satu penekanan penting dalam materi tersebut adalah larangan penyelesaian perkara kekerasan seksual melalui mediasi. Merujuk Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak. Dengan demikian, pendekatan perdamaian di luar pengadilan tidak boleh dijadikan jalan penyelesaian perkara kekerasan seksual yang melibatkan pelaku dewasa.

Sinergi antara Bawaslu dan UPTD PPA menjadi penting agar penanganan laporan tidak berhenti pada penerimaan pengaduan, tetapi berlanjut pada proses rujukan, pendampingan, perlindungan, dan pemulihan korban dengan tetap menjaga kerahasiaan serta mengedepankan kepentingan korban.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Mojokerto menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi Pokja PPKS sebagai bagian dari upaya membangun kelembagaan yang profesional, responsif, inklusif, dan berperspektif perlindungan korban. Sebab, pengawasan pemilu tidak hanya berkaitan dengan integritas penyelenggaraan demokrasi, tetapi juga mencakup tanggung jawab menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan menciptakan lingkungan kelembagaan yang aman bagi setiap orang.

Penulis : Cak Jaz

Editor : Cak Nur