Bawaslu Kota Mojokerto Jadi Pilot Project Modernisasi Birokrasi Internal
|
Komitmen Bawaslu Kota Mojokerto dalam membangun tata kelola birokrasi yang modern dan adaptif membuahkan hasil. Dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penyamaan Persepsi Teknis Kegiatan Penguatan Kelembagaan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Kota Mojokerto ditetapkan sebagai pilot project untuk aspek modernisasi birokrasi internal, dari total delapan aspek penguatan kelembagaan yang tengah digencarkan di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, A. Warits, menegaskan bahwa penguatan kelembagaan ini merupakan bagian dari langkah strategis Bawaslu Jatim dalam membangun Unit Kerja Mandiri (UKM) di tiap Kabupaten/Kota. Prosesnya dilakukan melalui pendekatan koordinator wilayah (Koorwil), yang bertugas sebagai percontohan atau model bagi daerah lainnya.
"Ada delapan aspek utama yang kita perkuat dalam program ini. Dan beberapa Kabupaten/Kota ditunjuk sebagai pilot project, termasuk Kota Mojokerto untuk aspek modernisasi birokrasi. Penanggung jawabnya adalah Ibu Ely", terang Warits.
Adapun delapan aspek tersebut meliputi:
* Akuntabilitas keuangan (Kota Blitar)
* Pelayanan informasi hukum dan PPID (Kabupaten Probolinggo)
* Hubungan dan eksistensi kelembagaan (Ngawi)
* Pengolahan data (Kabupaten Malang)
* Literasi demokrasi (Kabupaten Tulungagung)
* Manajemen kelembagaan dan Penataan tata kelola internal (Bangkalan)
* Modernisasi birokrasi internal (Kota Mojokerto)
* Peningkatan kinerja kelembagaan (Kota Malang)
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Kota Mojokerto Dian Pratmawati turut mempresentasikan inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh lembaganya, seperti implementasi E-Arsip dan pengembangan Layanan Satu Pintu sebagai bagian dari upaya transformasi birokrasi berbasis digital dan efisiensi pelayanan.
"Alhamdulillah, kami sangat senang dan bersyukur telah dipercaya sebagai salah satu pilot project dalam aspek modernisasi birokrasi internal. Semoga apa yang kami lakukan di Mojokerto bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk daerah lain", ujar Dian.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh seluruh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, beserta Kepala, Plt. Kepala, dan Koordinator Sekretariat masing-masing. Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi dan menyusun langkah teknis penguatan kelembagaan yang responsif, transparan, dan berdaya guna di seluruh wilayah Jawa Timur.
