Bawaslu Kota Mojokerto Gelar “Baperan” untuk Bedah Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2023

Dalam upaya memperkuat pemahaman internal dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi, Bawaslu Kota Mojokerto kembali menggelar kegiatan Baperan alias Bedah Aturan Pemilu Rutinan, yang kali ini membahas Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2023 tentang tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemelihan Umum Kabupaten/ Kota. (07/10/2025). Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bawaslu Kota Mojokerto ini diikuti oleh jajaran sekretariat. Bedah aturan ini menjadi forum strategis untuk menggali makna aturan secara mendalam sekaligus sebagai ruang diskusi menyikapi dinamika pelaksanaan regulasi di lapangan.

Anggota Bawaslu Kota Mojokerto, Ilham Bagus Priminanda, menjelaskan bahwa Baperan digelar secara rutin dua kali dalam sebulan sebagai sarana internalisasi aturan sekaligus forum penyampaian masukan terhadap peraturan yang dianggap perlu ditinjau ulang.

"Kita adakan Baperan ini untuk memperdalam pemahaman aturan di internal. Kalau ada aturan yang sudah tidak relevan atau memunculkan persoalan di lapangan, kita catat dan sampaikan ke Bawaslu Jawa Timur", Ujar Ilham.

Dalam diskusi yang berlangsung hangat, Ilham juga menekankan pentingnya Perbawaslu 7/2023 sebagai dasar penyusunan dokumen kerja sama antara Bawaslu dan mitra strategisnya, baik dalam bentuk MoU (Nota Kesepahaman) maupun PKS (Perjanjian Kerja Sama).

“Harapannya, dari Perbawaslu ini kita bisa menghasilkan template MoU dan PKS yang sesuai aturan, dan bisa dipakai sebagai acuan ke depan. Tentunya juga harus disinkronkan dengan Perbawaslu yang mengatur JDIH", tambahnya, merujuk pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu.

Melalui kegiatan Baperan ini, Bawaslu Kota Mojokerto tak hanya memperkuat pemahaman regulasi di kalangan internal, tapi juga membuka ruang evaluasi dan penyempurnaan terhadap implementasi aturan. Ke depan, forum ini diharapkan menjadi ruang inovatif yang mendorong peningkatan kualitas kelembagaan dan tata kelola kerja sama Bawaslu.