Bawaslu Ajak Perempuan di Kota Mojokerto Aktif Awasi Tahapan Pemilu 2024

Mojokerto – Upaya pencegahan melalui program sosialisasi pengawasan partisipatif terus di gencarkan Bawaslu Kota Mojokerto, pasca sehari sebelumnya melakukan sosialisasi bersama pemilih pemula, kali ini Bawaslu Kota Mojokerto mengajak kelompok perempuan di Kota Mojokerto untuk turut mengawasi tahapan Pemilu 2024, Kamis (20/10/2022).

Hadir dalam sosialisasi tersebut, Kordinator Divisi Pencegahan dan Partisipati Masyarakat Bawaslu Jatim, Eka Rahmawati, serta perempuan mojokerto dari Gabungan Organisasi Wanita (GOW), JPPRI, Perwakilan Perempuan HMI,Perwakilan Perempuan PMII, Perwakilan Perempuan GMNI, dan Komunitas Tangguh Mojokerto.

Dihadapan sekitar 100 perempuan tersebut, Moh. Amin, M.Pd.I yang didapuk sebagai pemateri, menyampaikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan tahapan pemilu.

Dijelaskan oleh Amin, Pengawasan Partisipatif adalah aktivitas memastikan proses tahapan-tahapan pemilu  dengan cara mengumpulkan data, informasi serta menginventarisasi temuan kasus terkait pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat atau organisasi yang independent dan non-partisan.

“jadi hadirnya pengawasan oleh masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu disebut dengan Pengawasan Partisipatif” ungkapnya.

Adapun tujuan Pengawasan Partisipatif  Menurut Ketua Bawaslu Jatim Periode 2017-2022 tersebut adalah terselenggaranya proses pemilihan yang jujur, adil, bersih dan transparan serta hasilnya bias diterima oleh semua pihak.

Dikesempatan yang sama, Sutiah, S.Pd Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak LPKP Jawa Timur, sebagai pemateri ke-dua menyampaikan peran strategis perempuan dalam mengawasi pemilu yang inklusif dan berintegritas.

Dirinya menuturkan bahwa Partisipasi politik perempuan di Indonesia masih terbilang rendah, menurutnya hal itu disebabkan karena beberapa hal misalnya minimnya pengetahuan tentang politik, Budaya Patriarki dalam politik yang masih kental, penegakan affirmasi keterwakilan perempuan yang masih lemah, letak geografis, serta regulasi yang belum responsive gender dan inklusif.

Untuk itu, sutiah mengajak seluruh perempuan yang hadir dalam forum itu untuk berpartisipasi dan  berperan aktif mengawal pemilu yang inklusif dan berintegritas.

“lebih-lebih menjadi pembuat kebijakan dalam proses pemilu agar perempuan, disabilitas dan kelompok marginal lainnya  mendapat perlakuan yang adil dan setara dalam pelaksanaan Pemilu” pungkasnya.